Selong (halolombok)–Kerawanan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang mengancam keamanan dan persatuan menjadi tema dan pembahasan yang sering disuarakan pemerintah belakangan ini. Seperti kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lombok Timur, Rabu (6/11).
Kegiatan bertemakan pembinaan dan pengawasan Ormas dibuka Kesbangpol NTB, H. Ruslan Abdulgani dengan membawa mentor dari pakar dan akademisi Muhammadyah NTB. Hadir puluhan tokoh dan pimpinan dari berbagai ormas di Lotim.
Abdul Gani pada kesempatan itu menekankan keamanan Pilkada dan Ormas harus mematuhi AD ART didirikannya sebuah organisasi kemasyarakatan.
“Ormas sebaiknya tidak ikut berpolitik, bila hal itu dilakukan berarti melanggar dari tujuannya dibangun ormas, kalau secara personal dan pribadi tidak dilarang karena bagian dari demokrasi dan hak Asasi,” ujarnya.
Diingatkannya pelaksanaan Pilkada sebentar lagi digelar, keamanan dan persatuan menjadi hal penting. Dia juga meminta aparat baik TNI, Polri, ASN kepala desa hingga kasus dan Kaling netral.
Sebagai aparat pemerintah kita dituntut netral, tidak berpihak atau menjadi tim sukses calon tertentu, regulasi dan aturan sudah mengatur itu, bila dilanggar itu ada konsekwensinya,” tandasnya.
Begitu juga dengan ormas terlebih yang memiliki basis massa besar, pasti akan digoda tim tertentu, sebab dimana ada gula akan dikerumuni semut. Dan secara lembaga tidak boleh berpolitik kalau pribadi silahkan,” katanya lagi.
Dikatakan sebuah ormas saat mendirikan organisasi dalam aktenya memaparkan kegiatan yang dilakukan seperti untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan anggota melalui berdagang petani, pembuatan kue, UMKM dan lainnya. Tidak ada yang mencantumkan kegiatannya untuk ikut politik praktis.
Pemerintah lanjut Abdul Gani terus memantau kegiatan ormas, apalagi yang mendapat bantuan hibah dan lainnya. Kegiatan Ormas diawasi dan dipantau hingga tingkat desa karena jejaring menyebar ke semua wilayah.
Kepala Kesbangpoldagri NTB ini menyatakan agar organisasi berjalan lurus harus, jangan sampai niat mendirikan ormas yang baik tapi ditengah jalan disalah gunakan izinnya.
Izin yang awalnya dikeluarkan pemerintah tujuannya mendidik masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, namun disalah gunakan untuk kepentingan pilkada.
“Kita temukan adanya penyalahgunaan izin Ormas, diketahui karena kita ada jejaring di masyarakat dan itu bisa dipersoalkan. Bersama pemerintah bangun NTB dengan program ormas sesuai anggaran dasar dan rumah tangga,”pintanya.
Hal senada disampaikan kepala Badan Kesbangpoldagri Lombok Timur. Pilkada rutinitas lima tahun-an, jangan terpecah-belah dan tidak bertegur sapa karena beda pilihan.
“Terlalu mahal persatuan dan kesatuan kita korbankan hanya karena beda pilihan dalam pilkada, mari jaga keamanan untuk suksesnya pesta demokrasi yang kita gelar.
Terkait pelaksanaan Pilkada, ” kita semua berkewajiban menjaga persatuan dan keamanan untuk dapatkan pemimpin yang demokratis, kita boleh berbeda, siapapun yang terpilih harus kita didukung,”imbuhnya.(hl)
