Selong (halolombok)–Pemerintahan Iron Edwin Langsung action diawal pemerintahannya. Pada Rakor perdana bersama seluruh pimpinan OPD, Kabid dan camat, pimpinan BUMD, BAZNAS. Bupati Lombok Timur, Bupati Hairul Warisin langsung ngegas dan membuat sejumlah gebrakan.
Selain meminta inspektorat mengaudit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejumlah program seperti peningkatan PAD dan penekanan inflasi daerah segera dituntaskannya. Rakor berlangsung di Ballroom kantor bupati Kamis (6/3)
Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin dan Wakil Bupati H Edwin Hadiwijaya, menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) minimal Rp 500 miliar tiap tahunnya Untuk mewujudkan hal tersebut diminta OPD terkait dapat bekerja keras mendukung upaya peningkatan PAD.
“PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Rencana renovasi dan penataan sejumlah ruang publik seperti GOR Lalu Muslihin dan fasilitas pelayanan publik lainnya membutuhkan pendanaan yang besar dan salah satu sumbernya PAD, ” tandas Tuan Iron panggilan akrab bupati lotim.
Selain minta aidit BAZNAS dan Dikbud, Bupati meminta insfektorat untuk melakukan audit terhadap sejumlah BUMD seperti PD selaparang Agro dan PT Energi Selaparang, rumah sakit umum daerah (RSUD). Jika ditemukan kerugian negara lembaga-lembaga tersebut diminta untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan daerah.
Menurutnya, apa yang dilakukan sebagai cara baru yang ditempuh untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di Lombok Timur, “Jangan hanya bicara,tetapi mari kita perbanyak kerja.e
Untuk pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ekstrem, Bupati meminta agar mendapat perhatian serius, sehingga mengurangi beban mereka, “BPJSnya diberikan tanda khusus sehingga menjadi perhatian dari layanan kesehatan,” pesannya. Ia pun meminta agar pelayanan dapat diberikan dengan mengutamakan senyum, sapa, melayani, dan bahagia.
Khusus kepada Dinas Pertanian ia meminta untuk membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, mengingat dua komoditas tersebut kerap menyumbang terjadinya inflasi. Selain itu diminta pula agar dapat melakukan inventarisasi petani yang belum masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).
Terhadap kebersihan lingkungan, baik di sarana publik maupun perkantoran. Bupati berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan OPD lainnya untuk memperhatikan aspek kebersihan, baik di sarana umum maupun lingkungan kantor masing-masing.*
