Selong (Halolombok)—Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Timur akan melayangkan Surat ke Presiden RI dan kementerian terkait, soal intimidasi yang diterima salah seorang anggotanya yang sedang melakukan liputan uji coba Makan Bergizi Gratis.
Hal itu menjadi keputusan PWI Lombok menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Gizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur. Pertemuan digelar di Balai Wartawan Selong Sabtu (18/1).
“Ini persoalan serius, perlakuan yang diterima anggota PWI Lotim Baiq Silawati tidak bisa kita diam, harus ada tindak lanjut sampai proses hukum,’ ujar sejumlah pengurus.
Pertemuan yang dihadiri semua pengurus dari pembina, ketua dan sekretaris beserta semua anggota sempat memanas. Pasalnya PWI dinilai lambat mengambil sikap membela anggotanya yang menerima perlakuan tidak layak.
Setelah mendengar pernyataan kritis pengurus dan anggota, Ketua PWI Lombok Timur H Muludin menyatakan sikap yang sama. “Perlakuan yang diterima Baiq Silawati (anggota PWI) tetap menjadi atensi kita bersama, ini tidak boleh terjadi dan tidak bisa kita diamkan,”tandasnya.
Selain mengecam oknum satuan petugas Pelayanan Gizi MBG Lombok Timur tersebut, Muludin setuju dengan usulan pengurus dan anggota PWI Lombok Timur agar masalah ini dilanjutkan ke proses hukum.
“Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang Presiden-pun tidak boleh melakukan intimidas terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik, jadi kita sangat mengutuk tindakan oknum tersebut,”katanya dengan nada berang.
Dikatakan, PWI Lombok Timur sangat mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis yang sedang diuji coba tersebut. Sebagai bentuk dukungan insan pers, program tersebut harus disosialisasikan ke masyarakat.
Muludin menggaris bawahi, protes yang dilakukan pengurus PWI Lombok Timur kepada personal oknum yang mencederai tugas wartawan dan tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba MBG di Lombok Timur. Pondok pesantren sudah maksimal memberikan pelayanan terbaik dengan harapan suksesnya program presiden tersebut.
Program yang sangat bagus ini harus didukung semua masyarakat Indonesia dan Pers memiliki peran untuk mensosialisasikan.Tetapi, saat peran itu dilakukan wartawan, justru anggota PWI Lotim mendapatkan perlakukan tidak layak.
‘Tindakan pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima, sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini,” tandasnya lagi.
Terhadap dorongan semua pengurus dan anggota PWI Lombok Timur agar petugas yang arogan itu ditarik (dipecat) dari MBG, Ketua PWI Lotim menyatakan siap melayangkan surat protes ke kementerian terkait dan Presiden RI.
“Ini jadi pelajaran untuk semua agar tidak terulang lagi, siapapun tidak boleh melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas, kita bekerja dilindungi UU,”ujannya lagi.(hl)
