Matara– Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 resmi dibuka pada Senin (27/7/2026) di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat (NTB).
IGPR Summit 2026 ini mengusung tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”, diharapkan forum nasional ini menjadi ruang kolaborasi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif, profesional, dan terpercaya di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial Intelligence (AI).
Tidak kurang dari 35 peserta yang mengampu tugas-tugas kehumasan hadir pada kegiatan tersebut. Diantaranya dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta insan humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, bertindak mewakili Gubernur NTB menegaskan, bahwa tantangan humas pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujar Doktor AKA sapaan akrabnya.
Menurut Aka, perkembangan AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pemerintahan.
“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” AKA menegaskan.
AKA juga menekankan, bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari banyaknya publikasi maupun konten yang viral melainkan juru bicara yang kuat, profesional, dan kredibel, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan strategis nasional perlu dikomunikasikan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, benar, dan tidak menimbulkan ruang bagi disinformasi.
“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Sekjen DPP Iprahumas), mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat, Dr. Mayrianti Annisa Anwar, menilai IGPR Summit 2026 merupakan forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dipercaya publik.
“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor.
“Apabila humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan AI, serta tetap memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik, maka humas akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag mengingatkan, bahwa di tengah derasnya arus informasi, humas harus menjadi sumber informasi yang kredibel sekaligus penyejuk bagi masyarakat.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya,” ungkapnya.
Ditambahkannya, bahwa humas harus mampu hadir lebih cepat dalam memberikan informasi resmi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun disinformasi.
Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, melaporkan antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, forum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan komunikasi publik pemerintah sekaligus momentum penyusunan karya ilmiah nasional.
“Target besar yang ingin kita capai adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah,” jelasnya.
IGPR Summit 2026 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan pakar, akademisi, dan praktisi yang membahas transformasi komunikasi publik di era digital dan AI.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran humas pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang profesional, adaptif, humanis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah..
Discussion about this post