Fraksi PPP Dukung Terbentuk Satker PPA/PPO Polresta Mataram

Mataram halolombok–Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Mataram, Zia Urrahman, sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, menyatakan mendukung penuh pembentukan Satuan Kerja (Satker) Reserse PPA/PPO Polresta Mataram Polda NTB.
Dikatakan, Zia kehadiran Satker ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). ‘’Kita tetap dukung dan apresiasi terbentuknya satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram Polda NTB,’’ katanya, Kamis kemarin.
Dengan terbentuknya,Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram Polda NTB, tidak boleh ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan untuk merasa aman. Sebaliknya, negara harus hadir memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap korban. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah investasi bagi masa depan bangsa.
‘’Kami di Fraksi PPP dan Komisi IV DPRD Kota Mataram siap mendukung, mengawal, serta bersinergi dengan Polresta Mataram, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat agar program ini berjalan optimal demi mewujudkan Kota Mataram yang aman, ramah, dan berkeadilan bagi semua,’’ tegasnya.
Diharapkan, dengan terbentuknya Satres PPA/PPO nantinya, tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkuat langkah-langkah preemtif dan preventif dalam menekan angka kejahatan terhadap perempuan dan anak.
Fungsi ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan agar kasus serupa dapat diminimalisir di tengah masyarakat.
‘’Bersama kita lindungi yang lemah, tegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dan wujudkan Mataram yang bebas dari kekerasan serta perdagangan orang,’’ singkatnya.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik turut memberikan apresiasi dan kolaborasi Komisi dan fraksi di DPRD Kota Mataram dengan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram Polda NTB. ‘’Kolaboarasi bersama ini penting, dan terus terjalin dengan baik selama ini,’’ katanya.
Langkah ini didukung penuh oleh DPRD dan Pemerintah Kota Mataram melalui sinergi serta penandatanganan MoU dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram. (dir)