Selong halolombok –Kebijakan Pemkab Lombok Timur yang pro tenaga honorer (PPPK) dalam penataan sumber daya aparatur dengan memperluas ruang karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mendapat apresiasi berbagai kpaangan di masyarakat.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan bahwa PPPK memiliki posisi yang sama pentingnya dengan ASN lainnya dalam mendukung roda pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan perpanjangan kontrak PPPK, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, sudah saatnya PPPK tidak hanya diposisikan sebagai tenaga pelaksana, tetapi juga diberikan kesempatan menduduki jabatan kepemimpinan sesuai kompetensi dan kinerja. Ia menegaskan, pemerintah daerah telah membuka peluang bagi PPPK untuk mengisi jabatan Kepala Sekolah.
Tak hanya itu, Pemkab Lombok Timur juga tengah mengajukan usulan agar PPPK dapat mengisi jabatan Kepala Puskesmas. Usulan tersebut saat ini sedang diproses melalui jalur administratif dan regulasi yang berlaku.
“Kami ingin memastikan PPPK punya masa depan yang jelas. Bukan sekadar diperpanjang kontraknya, tetapi juga diberi ruang untuk berkembang dan memimpin,” ujar H. Iron.
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan, khususnya dalam menghadapi percepatan digitalisasi. Ia mengingatkan para pendidik agar tidak berhenti meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam penguasaan teknologi.
Ia menilai ketertinggalan guru dalam literasi digital dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan kewibawaan tenaga pendidik di hadapan siswa. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dinilai sebagai keharusan.
“Kalau guru tidak mau belajar, mereka akan tertinggal. Padahal murid sekarang sangat cepat beradaptasi dengan teknologi,” katanya.
Dalam suasana yang lebih santai, H. Iron juga menyinggung soal hak politik PPPK. Ia menyebut bahwa PPPK tetap memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik, termasuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu mendatang, dengan catatan harus mengundurkan diri dari status ASN sesuai ketentuan hukum.
Menutup arahannya, Bupati menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Ia meminta tenaga medis untuk mengedepankan sikap ramah dan empati dalam melayani masyarakat.
“Pelayanan yang humanis menjadi salah satu kunci membangun kepercayaan publik dan mencerminkan wajah pemerintahan daerah yang profesional serta berpihak pada kepentingan masyarakat, ” tandanya.
Discussion about this post