Mataram – Pemerintah pusat melalui tiga kementerian mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Provinsi NTB dalam pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Ketiga kementerian tersebut masing masing Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
Penegasan ketiga kementerian tersebut diungkapkan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4). Kegiatan strategis tersebut dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB, DPRD, serta para mitra pembangunan.
Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah sebagai kunci percepatan pembangunan.
Selain itu, Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan. Bahkan, menurutnya, perencanaan yang matang dapat menyumbang hingga 50 persen tingkat keberhasilan program.
“Kalau perencanaannya baik, paling tidak kita sudah mengantongi 50 persen keberhasilan,” ujarnya.
Mensos Saifullah Yusuf mengingatkan bahwa perencanaan tidak boleh dipandang sebagai aspek administratif semata. Melainkan fondasi strategis yang menentukan arah dan efektivitas kebijakan pembangunan.
“Oleh karena itu, setiap program harus disusun secara terukur, terarah, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya konektivitas antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Tanpa keterhubungan yang kuat, program pembangunan berisiko tidak optimal dalam memberikan dampak nyata.
“Kami ingin program pusat dan daerah tersambung dan berkolaborasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Mensos Saifullah Yusuf juga mengapresiasi arah pembangunan yang disusun Pemerintah Provinsi NTB. Perencanaan yang dibangun telah menunjukkan keselarasan dengan kebijakan nasional. Termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto menegaskan bahwa desa menjadi titik kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“Kunci maju atau tidaknya daerah itu ada di desa. Semua indikator pembangunan berangkat dari sana (desa),” ujarnya.
Menteri Yandri secara khusus memberikan apresiasi terhadap program Desa Berdaya yang digagas Pemerintah Provinsi NTB. Program tersebut dinilai selaras dengan agenda nasional pembangunan desa yang mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Menteri Yandri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong berbagai model pengembangan desa. Seperti desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik berbasis sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.
Menurut Menteri Yandri, penguatan desa tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok nasional.
“Semua kebutuhan dasar masyarakat sejatinya bisa dipenuhi dari desa. Jika ini berjalan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE juga menegaskan bahwa secara umum indikator pembangunan NTB menunjukkan tren yang positif dan menggambarkan keberlanjutan pembangunan yang terjaga dengan baik.
“Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi dan terobosan serta berbagai capaian di Provinsi NTB hingga 2025. Data BPS secara umum menunjukkan indikator pembangunan yang positif, yang mengartikan keberlanjutan pembangunan terjaga dengan baik di NTB,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga dinilai tetap menunjukkan kinerja positif meski fluktuatif. Sektor pertanian masih menjadi andalan dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan ke depan.
Dari sisi ketenagakerjaan juga menunjukkan kecenderungan yang lebih baik, dengan tingkat pengangguran terbuka NTB lebih rendah dibandingkan nasional.
Dr Restuardy juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2027 yang membutuhkan kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada kisaran 6,3–7,5 persen, sementara tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan di bawah 5 persen.
“Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan, karena saat ini tingkat pengangguran berada di kisaran 3 persen. Namun, penciptaan lapangan kerja formal di atas 40 persen tetap menjadi tantangan yang perlu didorong bersama,” tegasnya.
Selain capaian ekonomi dan sosial, aspek tata kelola pemerintahan NTB juga mendapat sorotan positif, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kami juga menyampaikan apresiasi bahwa dari aspek tata kelola, peningkatan langkah-langkah pemberantasan korupsi terintegrasi dari hasil MCSP KPK 2025, NTB menunjukkan kinerja yang terus membaik dengan skor 79 poin yang dikontribusikan seluruh OPD, manajemen ASN, pelayanan publik, serta tata kelola anggaran,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dr Restuardy juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pangan lokal, kelancaran rantai pasok, serta pelaksanaan operasi pasar yang terukur.
“Kami titipkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta membuka peluang kerja sama antar daerah jika diperlukan,” pesannya.
Dr Restuardy menegaskan bahwa Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting, mengingat tahun 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029.
“Kami berharap Musrenbang kali ini mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tajam dan memberikan dampak positif, terutama dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya.
Ketiga kementerian juga sepakat bahwa integrasi kebijakan dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi faktor kunci dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Provinsi NTB dinilai memiliki arah yang tepat dengan menempatkan perencanaan sebagai fondasi, serta desa sebagai pusat penggerak ekonomi dan kesejahteraan.
Musrenbang NTB 2026 pun menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan setiap program yang dirancang tidak hanya terimplementasi dengan baik, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. *
Discussion about this post