Gerung halolombok.com—-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus meraih prestasi membanggakan. Setelah menerima penghargaan Pelestarian Bahasa Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yaitu Bupati Lombok Barat kali ini meraih penghargaan atas komitmennya dalam pembiayaan maupun pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum untuk pelayanan kepada masyarakat dari Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) pada ajang IWWEF (International Water and Wastewater Expo and Forum). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kepada Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha yang mewakili Bupati Lombok Barat dalam acara yang diselenggarakan Jakarta International Convention Center (JICC) di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Wakil Bupati Lombok Barat UNA (Ummi Nurul Adha) yang mewakili Bupati Lobar menyampaikan apresiasi kepada Perpamsi yang telah memberikan penghargaan. Hal ini tentu menambah semangat seluruh janaran Pemerintah Daerah dalam membangun Kabupaten Lombok Barat. Selain itu hal ini tentu membanggakan semua masyarakat Lombok Barat. Ia berharaps penghargaan ini menjadi motivasi yang kuat bagi semua pihak dalam membangun Lobar untuk mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan serta sejahtera dari desa. “Kami berharap agar hal ini dapat menguatkan motivasi dan semangat dalam membangun Lobar,”Harapnya.
Wabup UNA mengatakan Pemerintah Daerah akan terus menguatkan komitmen untuk membangun Lombok Barat. Ia meminta semua jajarannya bekerja maksimal dan berbasis data. Hal ini agar kinerja yang dilaksanakan oleh semua jajarannnya dapat terukur dengan jelas dan baik. Ia berharap semua jajarannya dapat bergerak cepat untuk mewujudkan perubahan di Lombok Barat. “Tentu untuk menjawab harapan masyarakat kita harus bekerja keras dan disiplin untuk melakukan perubahan di Lombok Barat,”ujarnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya AHY mengatakan menegaskan bahwa air tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar isu pembangunan, melainkan telah menjadi isu strategis dan keamanan global. Kadang kita merasa tidak akan pernah kekurangan air, sampai kita benar-benar tidak menemukan air bersih. Sama seperti udara, ketika bisa bernapas dengan normal, kita tak pernah menghargainya. Tapi saat polusi datang, baru kita sadar pentingnya. Sayangnya, sering kali sudah terlambat, lanjutnya.
Dalam kesempatan ini AHY mengutip Laporan United Nations World Water Development Report 2024, yang menyebutkan bahwa 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses air minum aman, dan 3,5 miliar tidak memiliki akses sanitasi layak. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak tahun 2000, telah terjadi 1.600 konflik atau insiden terkait air di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah sumber daya alam yang kita miliki, termasuk air, mampu menghidupi jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah? Inilah saatnya diplomasi air menjadi prioritas, tegas AHY.
Sementara itu Ketua Umum Ketua Umum PERPAMSI Arif Wisnu Cahyono mengungkapkan bahwa perhelatan besar dua tahunan ini, IWWEF merupakan penyelenggaraan ke-10. Ia menegaskan Air merupakan kebutuhan penting setiap orang, mudah-mudahan negara lebih memperhatikannya dengan membuat UU Terkait Air Minum, setidaknya seperti negara tetangga Malaysia yang sudah lama punya.
Urgensi sekali sektor air minum ini memiliki payung hukum lebih tinggi sekarang masih Perataruan Mendagri, Peraturan Menteri PU, Peraturan Menkes dan lainnya, tuturnya.
(Diskominfotik/LBNN/Tim IKP)
[15/8, 11.08] Fahmi Rl: Mataram, Diskominfotik
Kerja Nyata berbasis kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuahkan berbagai prestasi membanggakan. Setelah memperoleh sejumlah penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemkab Lombok Barat kembali memperoleh prestasi membanggakan yaitu Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Barat. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram, Selasa, 27 Mei 2025. Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPK Perwakilan NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP, CSFA, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA), Wakil Ketua DPRD Lombok Barat TGH Hardiatullah, Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di NTB serta tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Lombok Barat. Hal ini adalah untuk tetap menjaga agar pengelolaan anggaran daerah tetap akuntabel dan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah. Hal ini juga nenjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. “Kami bersyukur atas opini WTP dari BPK RI ini. Hal ini sebagai hasil dari Pemeriksaan atau LHP atas LKPD Kabupaten Lombok Barat,” Ujarnya.
Wabup UNA (Ummi Nurul Adha) mengatakan keberhasilan Lombok Barat untuk memperoleh opini WTP ke 11 kali ini adalah hasil kerja keras dan kerja nyata semua jajaran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran daerah yang sesuai dengan standart akuntasi Pemerintah. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua jajarannya yang telah bekerja keras dan disiplin sehingga dapat memperoleh Opini WTP ke 11 dari BPK RI. Ia berharap agar opini WTP ini dapat terus dipertahankan. Ia juga berharap agar kerja nyata dan kinerja yang dilakukan oleh jajarannya dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat memperoleh opini WTP untuk yang ke 11 kali dari BPK RI. Mari kita terus kerja keras dan kerja nyata untuk mewujudkan Lobar Maju, Mandiri dan Berkeadilan,” harapnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Lombok Barat TGH Hardiatullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah, jajaran OPD yang telah bersinrgi dan bekerja keras sehingga opini WTP ini dapat diraih untuk yang ke 11 kali. Ia mengatakan bahwa hal ini bukan hanya sekedar kebanggaan tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar dalam melakaanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. “Tentu kami akan terus melaksanakan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan berpihak kepada masyarakat. Marilah kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus menyempurnakan pelayanan publik,”ujarnya.
Opini WTP terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dari BPK RI ini merupakan yang ke 11 kali. Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standart akuntansi pemerintah. Diharapkan capaian ini juga akan terus menyempurnakan pelayanan publik di Lombok Barat. *
