Mataram ( halolombok )– Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan narkoba di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal tersebut disampaikannya dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Bersama Berantas Narkoba di Provinsi NTB yang digelar Polda NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Forum ini mengusung tema “Bersama Berantas Narkoba di Provinsi NTB, Rabu (8/1)
Kombes Pol. Deddy Supriadi menjelaskan bahwa Direktorat Narkoba Polda NTB telah mengadopsi pendekatan pre-emptive, preventive, dan repressive dalam menghadapi permasalahan narkoba. Kendati terbatasnya anggaran menjadi tantangan utama, ia memastikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen penuh dalam menjalankan semua strategi tersebut. “Dari pembahasan awal tadi sudah tergambar pentingnya kegiatan pre-emptive, preventive, dan repressive. Meski terkendala anggaran, kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan narkoba secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya validasi informasi sebagai dasar dalam menindaklanjuti laporan peredaran narkoba. Berbagai metode, seperti undercover buy dan controlled delivery, terus dilakukan untuk membongkar jaringan narkoba di wilayah NTB. Namun, ia mengakui tantangan yang kerap dihadapi adalah kurangnya alat bukti yang memadai. “Kami pastikan setiap informasi yang masuk akan didalami melalui penyelidikan. Namun, kesulitan sering muncul ketika alat bukti belum mencukupi untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” jelasnya.
Dalam forum ini, Kombes Pol. Deddy juga menekankan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi antara Polda NTB, Badan Narkotika Nasional (BNN), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi pemuda, dan masyarakat umum sangat diperlukan untuk mencapai visi bersama dalam meminimalkan peredaran narkoba. “Tidak mungkin Polda NTB, BNN, atau pihak lainnya bekerja sendiri. Kita harus sepakat untuk bergerak bersama. Kolaborasi ini adalah kunci untuk mencapai visi meminimalkan peredaran narkoba di NTB,” katanya.
Sebagai bagian dari peningkatan kinerja, Kombes Pol. Deddy mengusulkan evaluasi berkala yang dilakukan setiap tiga bulan dalam FGD. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi kontrol sekaligus bahan perbaikan bagi kinerja Direktorat Narkoba Polda NTB maupun pihak-pihak terkait lainnya. “Kegiatan evaluasi berkala ini penting sebagai kontrol dan bahan perbaikan bagi kinerja Direktorat Narkoba Polda NTB maupun pihak-pihak lain yang terlibat,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Kombes Pol. Deddy menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba tidak diukur dari siapa yang paling hebat, melainkan dari sinergi yang terjalin di antara semua pihak. “Bukan berbicara siapa yang hebat, tapi bersama-sama itulah yang membuat kita hebat,” tutupnya.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk memerangi peredaran narkoba di NTB, sekaligus menjadi momentum untuk mengedepankan kerja sama yang lebih solid dalam mencapai tujuan bersama memberantas peredaran gelap narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat.*
