Keamanan SPBE Jadi Fondasi Pemerintahan Digital, Wagub NTB Tekankan Audit dan Integrasi Sistem
Mataram, 5 April 2026 – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan fondasi utama dalam memastikan keberhasilan transformasi digital pemerintahan yang aman, andal, dan terpercaya.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE/Pemerintah Digital Provinsi NTB yang digelar di Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/4/2026).
Wagub menekankan, bahwa saat ini hampir seluruh proses tata kelola pemerintahan telah berbasis digital, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik hingga komunikasi pemerintahan. Kondisi ini, menurutnya, menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga diikuti dengan risiko yang tidak kecil.
“Hari ini kita hidup dalam tata kelola pemerintahan yang sangat bergantung pada sistem digital. Ini memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko serius seperti kebocoran data, gangguan layanan, hingga potensi lumpuhnya pelayanan publik jika sistem tidak dikelola dengan aman,” tegasnya.
Oleh karena itu, Wagub menegaskan, bahwa audit internal keamanan SPBE bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dilakukan secara sistematis oleh seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, audit internal memiliki peran strategis dalam tiga aspek utama. Pertama, memastikan seluruh sistem dan aplikasi yang digunakan telah memenuhi standar keamanan informasi dan tata kelola yang baik. Kedua, mendeteksi potensi kerentanan sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Ketiga, membangun kepercayaan publik melalui sistem digital yang akuntabel dan terlindungi.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah sejak awal. Lebih baik kita menemukan kelemahan sendiri daripada menghadapi serangan dari luar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan, pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan SPBE di NTB. Ia menyebut peran Inspektorat sebagai pengawal audit internal sangat krusial, sementara Dinas Kominfotik harus diperkuat sebagai pengampu SPBE yang memastikan standar, sistem, dan infrastruktur berjalan secara terintegrasi.
“Keamanan SPBE tidak bisa dibangun secara parsial. Harus ada sinergi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota. Kominfotik menjadi pengampu sistem, sementara Inspektorat memastikan pengawasan berjalan efektif,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa transformasi digital tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan aplikasi, tetapi harus diiringi dengan penguatan manajemen risiko, perlindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital aparatur.
“Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko. Tetapi dengan audit yang kuat, transformasi digital akan menjadi kekuatan,” tegas Wagub.
Wagub berharap seluruh peserta Bimtek dapat memanfaatkan kegiatan ini secara optimal, tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu mengimplementasikan audit internal keamanan SPBE secara nyata, rutin, dan berkelanjutan di instansi masing-masing.
Sementara itu, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keamanan siber melalui kolaborasi antara Dinas Kominfotik dan Inspektorat.
Ia menegaskan, bahwa dalam era digital, ancaman siber dan risiko kebocoran data semakin meningkat, sehingga keamanan sistem bukan lagi aspek pendukung, melainkan kewajiban utama.
“Tanpa keamanan yang baik, kepercayaan publik akan runtuh. Audit keamanan SPBE menjadi instrumen penting untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. Inspektorat seluruh kabupaten/kota se-NTB dan berlangsung selama dua hari.
Melalui penguatan audit internal dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen membangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya modern, tetapi juga aman, tangguh, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.*
Discussion about this post