MATARAM-Kantong Sekda Kota Mataram HL Alwan Basri tambah tebal. Setiap bulan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 85,7 juta.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga mengatakan, untuk perhitungan TPP berdasarkan OPD masing-masing mereka yang menghitung, termasuk abesensi masing-masing. ‘’ Iya, TPP itu dibayarkan tiap bulan. Setiap bulannya itu tergantung dari pengajuan masing-masing OPD. Kalau OPD-nya telat mengajukan, ya berarti kita akan telat membayar. Sekda tertinggi sesuai dengan beban kerja,’’ katanya, , kamis kemarin.
Diketahui, TPP sekda Kota Mataram naik drastis. Terakhir 2023 saat H Effendi Eko Saswito masih tercatat Rp 46 juta. Sejak tahun 2024 sudah empat kali revisi Perwal dan terbaru tahun 2025 terlampir jumlah TPP Sekda dan para Kepala Dinas.
Sesuai dengan data lampiran berdasarkan Perwal yang mengatur TPP tahun 2025. Masing-masing pejabat eselon II menerima TPP sesuai dengan aturan. Dari Sekda mendapatkan Rp 85,7 juta, Kepala Inspektorat, Kepala BKD, Bappeda, Rp 17 juta, Kepala BPKSDM, Kadis Dukcapil, Rp 16,2 juta. Sementara untuk eselon II lainya, seperti Sekwan, Kadisdik, Dispora, Dinas kearsipan dan Perpustakaan, Dinas pertanian, kasat Satpol PP, Diskominfo, DP3A, DLH, Dikes,Dinas Ketahanan Pangan,Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana,Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, Disdang, Dinas Perikanan, Dinas Sosial,DPM2T, Damkarmat, Dispar,Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Brida, Kesbangpol, BPBD semuanya sama Rp 14,6 juta.
Untuk pencairan, kata Ramayoga, tergantung dari masing-masing OPD terkait kebutuhan dan usulan. Kalau yang bulan ini TPP November untuk kinerja yang bulan Oktober. Perhitungan di masing-masing OPD, dari BKD hanya mengeluarkan. Sesuai dengan beban kerja itu dihitung oleh masing-masing OPD. Misalnya dia tidak masuk dalam satu hari, dikenakan potongan dan lain sebagainya. ‘’Jadinya, yang menghitung beban kerja, kinerja dari OPD dari masing-masing tempat ASN termasuk kepala OPD,’’ jelasnya.
Dari eselon II, sampai Kabid-Kabidnya serta staf-staf di bawahnya ada perhitungan secara berjenjang. ‘’sesuai dengan perwal yang sudah ada,’’ singkatnya.
Terpisah Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram,Ahmad Azhari Gufron mengatakan, saat ini perbandingan TPP dari beberapa sekda se-NTB Kota Mataram yang tertinggi. Beberapa data dihimpun seperti di Lotim hanya Rp 26 juta, sementara daerah lain juga hampir sama termasuk Lombok Barat. ‘’Disaat efisiensi anggaran, kita temukan nominal TPP yang cukup mencengangkan. Naik drastis dari sekda sebelumnya di Kota Mataram,’’ katanya.
Apakah diketahui, oleh Wali Kota atau tidak selama ini. soal TPP ini, karena ini sudah berbentuk perwal yang sudah ditanda tangani basah langsung. ‘’Kita harapkan untuk evaluasi sementara waktu,’’ singkatnya.(r)
