Mataram – Gubernur NTB menghadiri halal bihalal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dirangkai puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dibarengi Bincang Talkshow, dan Bincang Wartawan.
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PWI NTB, Rabu (15/04/2026), ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah.
Mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Sekda NTB, anggota DPRD NTB, jajaran kepala OPD, serta mitra strategis dari BUMN dan BUMD.
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas fasilitas sekretariat baru yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB sejak Januari lalu. Meski sederhana, gedung tersebut telah menjadi pusat diskusi dan dialektika para jurnalis dalam mengawal isu-isu daerah.
“Hari ini adalah puncak peringatan HPN 2026. Tema ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia’ adalah bentuk komitmen kami. Pers yang sehat artinya pers yang merdeka, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kode etik,” ujar Ikliluddin.
Ia menegaskan bahwa jika ekosistem pers “sakit” akibat disinformasi dan polarisasi, hal itu akan berdampak buruk pada roda pembangunan ekonomi dan kepercayaan investor. Ikliluddin juga meminta kesediaan Gubernur untuk menandatangani prasasti sekretariat sebagai simbol kerja sama yang harmonis.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi peran PWI dan menekankan betapa besarnya dampak sebuah pemberitaan bagi kebijakan publik. Dalam sambutannya, Gubernur menceritakan pengalaman pribadinya saat bertugas di luar negeri. Di mana kesalahan pengambilan angle berita oleh media pernah mengakibatkan kerugian biaya negosiasi yang sangat besar bagi negara.
“Satu kalimat yang keluar dari media itu memiliki konsekuensi besar. Pemilihan angle sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi publik. Kita harus memiliki musuh bersama yang jelas, yaitu kemiskinan dan kebodohan,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menepis isu personalisasi jabatan dan meminta media lebih menonjolkan kerja kolektif Pemerintah Provinsi NTB sebagai institusi, bukan sekadar figur Gubernur.
“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah provinsi secara utuh. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang terinstitusionalisasi, bukan dipersonalisasi. Saya titip kepada teman-teman media, tunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk rakyat,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kenyamanan kerja para wartawan, Gubernur Iqbal secara pribadi berkomitmen memberikan bantuan berupa fasilitas “Berugaq” untuk Sekretariat PWI NTB agar menjadi ruang sosial dan ruang diskusi yang lebih hidup.
“Jangan sampai kita punya gedung di NTB tanpa Berugaq. Silakan digunakan untuk diskusi, asalkan jangan dipakai untuk ghibah, apalagi mengghibah Gubernur dan Walikota,” kelakarnya yang disambut tawa para hadirin.
Terakhir, Gubernur mengajak insan pers untuk selalu mengedepankan prinsip Tabayun (klarifikasi) terhadap setiap kebijakan pemerintah guna mendapatkan informasi yang akurat dari sumber pertama. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow dan ramah tamah bersama seluruh keluarga besar wartawan se-Nusa Tenggara Barat. (abi)
Discussion about this post