Mataram halolombok —Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menunjuk Herman Budi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB menggantikan Lalu Muhammad Faozal.
Selain sebagai Plh Sekda NTB. Herman juga menjabat kepala inspektorat dan Plt kepala Dinas PUPR-Perkim.
Terkait hal tersebut. Anggota DPRD Provinsi NTB mendorong agar Sekda definitif segera ditetapkan.
Ketua komisi I itu berharap, agar Sekda NTB definitif bisa ditetapkan pada Maret ini.
” Kita dorong Sekda definitif ditetapkan bulan ini,” kata politisi PPP NTB tersebut, kamis kemarin (5/3)
Apalagi mengingat, tiga nama calon Sekda NTB hasil dari seleksi tim pansel sudah diserahkan kepada pemerintah pusat sejak Desember 2025 lalu.
Sebab itu, diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar aktif melobi pemerintah pusat agar Sekda NTB definitif segera ditetapkan.
” Apalagi ditunggu, agar Sekda definitif ditetapkan,” ujarnya.
Dia menilai, terlalu lama Sekda NTB dijabat Plh dipastikan akan berpengaruh terhadap konsolidasi dan kinerja birokrasi ditubuh Pemprov NTB.
Bagaimanapun, kata dia, Plh Sekda memiliki kewenangan terbatas dibandingkan Sekda definitif. Sehingga ini tentu akan pengaruh dan berdampak terhadap kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
Dampak diantaranya
kinerja belanja daerah yang tidak akan maksimal. Karena kuasa pengguna anggaran belum ditetapkan.
” Termasuk para kepala OPD juga masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt),” terang ketua komisi I Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan tersebut.
Anggota DPRD NTB lainnya, Muhammad Aminurlah mengatakan, molornya penetapan sekda definitif bisa merugikan Pemprov NTB.
Pasalnya sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) punya peran vital dalam mengelola anggaran.
Di sisi lain Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tidak bisa langsung mengeksekusi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Langkahnya untuk membuat birokrasi berlari di tahun ini terhambat oleh banyaknya jabatan kepala OPD yang lowong.
“Ini kuncinya di sekda yang sampai saat ini belum definitif,” ucap mantan Wakil ketua DPRD Bima tersebut.
Menurutnya, tanpa sekda definitif birokrasi pemerintahan tidak bisa berjalan efektif. Kondisi itu salah satunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 3,22 persen. Di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 2025 yang tercatat 5,11 persen.
“Ini salah satu akibatnya. Sebagai ketua TAPD, sekda harus bisa berinovasi dalam mencapai PAD,” lugasnya.*
Discussion about this post