Mataram halolombok—–Komisi Pemberantasan Korupsi membidik sejumlah kasus dugaan korupsi pejabat di Provinsi. Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini membuat aparatur pemerintah tidak tenang baik yang ada di pulau Lombok dan mereka yang bekerja di pulau Sumbawa.
Komisi anti rasuah ini tidak tebang pilih, siapapun yang terlibat korupsi akan diperlakukan sama sesuai kewenangannya KPK. Penangkapan tanpa pandang bulu dan tidak kompromi ini bisa jmenadi bumerang mereka (oknum pejabat) baik yang sudah dilaporkan masyarakat ataupun yang belum tapi terindikasi menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.
Setelah menangkap Bupati Lombok Barat LAS, Direktur PDAM Giri Menang dan sejumlah pejabat lainnya, bukan berarti tugas KPK di NTB berakhir Tapi berlanjut menyisir sejumlah kabupaten di NTB yang terindikasi bersalah menurut kacamata KPK.
Buktinya, setelah melakukan penggeledahan di kantor Bupati Lombok Barat dan menangkap Bupati LAS, tidak berselang lama Komisi pemberantasan Korupsi menyasar Kabupaten Lombok Utara. kPK sudah turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Lombok Utara NA.
Pemeriksaan terhadap bupati masih sebatas memintai keterangan dan belum tentu bersalah. “Kita tunggu saja hasil pemeriksaan KPK dalam satu atau pekan ini,” ujar Ahyar seorang aktivis di Mataram.
Disebutkan, KPK melakukan penyelidikan dan turun ke daerah karena telah memiliki bukti cukup, seperti yang dilakukan di Lombok Barat. “Bupati ditangkap selesai nonton final bola dunia “sebutnya.
Terhadap penyelidikan kelangkaan air di Gili Trawangan. giliran Air dan Gili Indah di Lombok Utara yang menyebabkannya banyak wisatawan kabur akibat kekurangan air bersih, masih dalam proses penyelidikan KPK.
“Setahu saya KPK sudah memeriksa Bupati Lombok Utara NA. Kapasitasnya sebagai apa dia diperiksa kita tunggu episode yang dilakukan KPK,” sebutnya lagi.
Menurut Ahyar, semua Kabupaten/kota di Propinsi NTB baik di Pulau Lombok masih rawan. Dia menduga, setelah Kabupaten Lombok Utara bisa saja KPK akan bergeser ke Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan lainnya.
Dia memastikan para pejabat yang terindikasi korupsi atau menyalah gunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, untuk sementara tidak cukup aman. Bila bersalah kapan saja bisa diangkut oleh KPK ke gedung Bundar Jakarta
Pejabat yang bersalah bakal merasa tidak tenang. Tapi bagi pejabat yang bersih dan benar benar bekerja untuk rakyat pastinya mereka merasa aman aman saja. ‘ Kalau tidak bersalah mengapa mesti takut beda dengan yang terlanjur korupsi, oknum pejabat itu tidak akan bisa tenang, “tandasnya.(red)
Discussion about this post