Tanjung halolombok– Pembentukan Kecamatan Gili Indah yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air dinilai menjadi kebutuhan strategis bagi Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun, rencana pemekaran wilayah tersebut harus dibarengi kesiapan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD KLU, Ardianto, menilai tiga Gili sudah memiliki potensi dan karakteristik wilayah yang cukup kuat untuk berdiri sebagai kecamatan tersendiri. Apalagi, kawasan tersebut menjadi salah satu penopang utama pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Menurutnya, posisi geografis tiga Gili yang terpisah dari daratan Lombok Utara juga menjadi pertimbangan penting dalam penataan wilayah. Bahkan, pembentukan kecamatan dinilai tetap memungkinkan meskipun hanya mencakup satu desa.
“Kalau kita bicara kelayakan, sudah layak kalau menjadi kecamatan sendiri. Kehidupan kita di Lombok Utara ini, kalau mau jujur, banyak ditopang oleh tiga Gili, terutama dari sisi PAD,” ungkapnya.
Meski mendukung wacana tersebut, Ardianto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar perubahan status administratif. Kesiapan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama.
Termasuk penataan Kecamatan Pemenang sebagai wilayah induk setelah kawasan Gili dipisahkan. Pemerintah harus menyiapkan desa-desa penyangga agar pemekaran tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan pemerintahan.
“Di samping menyiapkan desa persiapan untuk Gili, juga harus mempersiapkan desa untuk Kecamatan Pemenang setelah ditinggalkan Gili. Itu juga harus dipersiapkan,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Ardianto mendorong peningkatan fasilitas pelayanan di tiga Gili. Sebagai kawasan pariwisata internasional, kebutuhan layanan kesehatan dinilai harus lebih memadai, tidak sekadar mengandalkan fasilitas standar.
Dia berharap pelayanan kesehatan minimal setara puskesmas dengan kemampuan layanan lebih lengkap. Bahkan, rencana pembangunan *mini hospital* yang telah lama diwacanakan diharapkan bisa direalisasikan pada 2026–2027.
“Minimal setara puskesmas, tetapi memiliki pelayanan lebih karena yang kita layani di sana banyak tamu mancanegara. Wacana mini hospital itu sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Kita harapkan 2026 dan 2027 ini bisa selesai,” jelasnya.
Kesiapan sektor pendidikan juga menjadi catatan. Keberadaan SMP dan SMA harus masuk dalam perencanaan pembentukan kecamatan baru. Sementara fasilitas sekolah dasar yang sudah ada masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.
Ardianto menilai, besarnya kontribusi tiga Gili terhadap pendapatan daerah semestinya berbanding lurus dengan perhatian anggaran pemerintah. Apalagi, sektor pariwisata menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi KLU.
Dia mengapresiasi peningkatan PAD selama 2025–2026. Capaian PAD tahun ini bahkan disebut telah melampaui target sekitar Rp43 miliar. Kendati demikian, penguatan anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan wisata tetap perlu ditingkatkan.
“Potensinya besar dan kinerja pemerintah daerah sudah cukup bagus, meskipun belum maksimal. Karena itu, arah kebijakan anggaran kita harus lebih mengarah ke sektor pariwisata,” katanya.
Di sisi lain, Ardianto mengaku DPRD, khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan, belum pernah dilibatkan secara resmi dalam pembahasan perkembangan persiapan pembentukan Kecamatan Gili Indah.
Padahal, keterlibatan legislatif diperlukan sejak awal agar seluruh persyaratan pemekaran, termasuk kesiapan desa persiapan dan lahan pembangunan kantor pemerintahan, dapat dipastikan.
“Untuk persiapan Kecamatan Gili Indah, kami di Komisi I belum pernah diajak berdiskusi secara resmi. Kami masih mendengar cerita-cerita saja. Idealnya, ini harus didiskusikan dengan komisi yang membidangi,” tandasnya.








Discussion about this post