Tanjung halolombok– Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat realisasi program dan kegiatan dalam APBD Perubahan 2026. OPD diminta tidak lagi ragu mengeksekusi anggaran setelah melalui tahapan pembahasan dan evaluasi pemerintah provinsi.
Desakan ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD KLU yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Ardianto. Dia mengingatkan, lambannya realisasi anggaran berpotensi kembali memicu pembengkakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Terlebih, SiLPA KLU dalam dua tahun terakhir terus meningkat. Pada 2025, SiLPA tercatat mencapai Rp128,025 miliar atau naik sekitar Rp17,7 miliar dibandingkan 2024 sebesar Rp110,277 miliar.
“Kita belajar dari dua tahun berturut-turut SiLPA kita terus meroket. Jika realisasi anggaran setelah perubahan anggaran tidak dipercepat, tentu bisa kita bayangkan SiLPA di perubahan anggaran tahun 2027,” kata Ardianto.
Menurutnya, catatan maupun status anomali terhadap sejumlah program tidak boleh menjadi alasan OPD menunda pelaksanaan kegiatan. Temuan tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan penyempurnaan administrasi, sistem, perencanaan, dan verifikasi.
Terlebih, perubahan APBD dan evaluasi pemerintah provinsi telah menjadi tahapan formal untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi catatan.
“Kalau dua forum itu sudah dilakukan, tentu tidak ada lagi kita bicara anomali. Tapi kita bicara realisasi dan pelaksanaan kegiatan karena masyarakat sedang menunggu langkah-langkah nyata pemerintah dalam membangun Lombok Utara,” tegasnya.
Ardianto juga menyoroti adanya sejumlah program yang sebelumnya sudah tercantum dalam APBD murni, bahkan sebagian telah masuk tahap pelaksanaan dan selesai dikerjakan, tetapi kemudian masuk dalam catatan sehingga tidak dapat direalisasikan.
Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga daerah. Persoalan serupa tidak boleh kembali terulang karena berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Ini menunjukkan rendahnya koordinasi antar lembaga daerah dan ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dia turut menanggapi informasi adanya OPD yang masih ragu mengeksekusi program dalam APBD Perubahan karena surat atau hasil reviu Inspektorat. Jika benar terjadi, hal itu perlu segera diluruskan.
Menurutnya, reviu Inspektorat merupakan instrumen untuk memperbaiki kekurangan dalam tata kelola anggaran, bukan menjadi alasan untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan yang telah memenuhi ketentuan.
“Kalau itu benar maka sangat keliru, karena APBD ini untuk dibelanjakan, bukan untuk ditumpuk uangnya di bank,” katanya.
Karena itu, Ardianto meminta seluruh kekurangan administrasi maupun tata kelola segera disempurnakan. Setelah persyaratan terpenuhi, OPD harus langsung menjalankan program sesuai ketentuan.
Dia khawatir keraguan berlebihan justru membuat serapan anggaran kembali rendah. Selain menghambat pembangunan, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Ardianto meminta Pemda KLU bersama pimpinan Banggar segera mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh program yang telah melalui tahapan pembahasan dan evaluasi dapat direalisasikan. Apalagi, waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas.
“Sudah tidak ada waktu untuk beretorika, berargumen hanya karena takut berlebihan. Saya yakin OPD telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Persoalan masih ada kekurangan, itulah yang kita sempurnakan,” pungkasnya.*







Discussion about this post