Mataram halolombok– Begal uang negara dengan cara bagi bagi uang siluman berjamaah guncang kantor DPRD NTB. Skandal ini membuat sejumlah anggota DPRD dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Tinggi NTB.
“Bangkai itu sebagus apapun dibungkus akan tercium juga, “ini skandal besar yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum, ” geram warga Kota Mataram yang diminta komentarnya.
Diduga jual beli dana pokir dan bagi bagi fee uang siluman sudah berlangsung lama di. Kantor wakil rakyat. Hanya saja, oknum dewan itu lagi apes sehingga informasi nya menyebar ke publik.
Mencium aroma tidak sedap itu, pihak
Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB langsung bergerak terhadap tikus tikus kantor itu. Kejati langsung melayangkan surat panggilan terhadap dua anggota dewan inisial IJ dan HK yang dijadwalkan pada Kamis (17/7) besok.
Selain melayang kan surat ke pihak legislatif, pihak kejaksaan juga akan mengorek keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB. Dari informasi yang diperoleh di internal dewan, Kepala BPKAD NTB juga terseret dalam kasus yang mengguncang kantor dewan.
Sumber di di dewan menyebutkan, jumlah dana siluman yang dilakukan secara berjamaah uang per kepala oknum dewan nilainya cukup fantastis antara Rp150 juta hingga Rp300 juta per orang.
Dari informasi yang beredar, justru sumber yang membocorkan adanya dana siluman ini akibat pembagian yang tidak merata. Pasalnya beberapa anggota DPRD—yang baru masuk Udayana jatahnya todak sebesar anggota lama yang kembali duduk di parlemen.
“Kami menduga, oknum dewan inilah yang diduga membocorkan sehingga diketahui publik dan ribut di berbagai plafon media sosial, koran dan media online,”sebut sumber.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputera, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat.
“Belum ada laporan pengaduan dari masyarakat atau perorangan terkait, “ungkapnya seraya meminta masyarakat masukkan laporan pengaduannya, bersama dokumen pendukung, ” ujarnya Selasa (15/7).
Meski begitu, pemanggilan terhadap sejumlah pihak disebut telah dijadwalkan. Kuat dugaan, langkah ini bagian dari penyelidikan awal yang tengah didalami oleh tim intelijen dan pidana khusus Kejati NTB.
Faesal warga Pajang meminta agar kasus ini dikawal tuntas. “Sangat memalukan dan merusak citra lembaga wakil rakyat, bila ada orang pemprov NTB terlibat harus diperlakukan sama.
” Jangan sampai tikus tikus kantor ini dibiarkan berkeliaran, harus ada efek jera. Presiden Prabowo Subianto sudah tegas akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merugikan uang negara, “tandasnya.(hl)
