Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan model baru transformasi sektor pertanian melalui konsolidasi pengelolaan lahan yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia. Gagasan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan pertanian.
Gagasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan Dialog Tani di Mataram, Minggu (2/8). Musda mengusung tema “Memperkuat Peran Petani NTB Menuju NTB Makmur Mendunia dan Generasi Indonesia Emas 2045.”
Dalam kesempatan itu, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi NTB. Karena itu, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa sektor pertanian NTB sedang berada pada tren yang positif. Hingga pertengahan tahun 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) tercatat mencapai 135.
“Capaian ini menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik. Bahkan bagi lembaga keuangan, sektor pertanian menjadi sektor yang layak mendapatkan dukungan pembiayaan karena memiliki prospek yang semakin baik,” ujar Miq Iqbal.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan mendasar sektor pertanian NTB masih sangat besar. Sekitar 70 persen petani di NTB merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan yang relatif sempit, bahkan sebagian tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, efisiensi usaha sulit dicapai, dan pendapatan petani belum optimal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Gubernur menawarkan pendekatan baru melalui pengelolaan lahan secara kolektif yang terinspirasi dari pengalaman FELDA Malaysia.
Ia menceritakan pengalamannya saat mengunjungi FELDA dan melihat secara langsung bagaimana lembaga tersebut berhasil mentransformasi kawasan pertanian melalui konsolidasi lahan dan tata kelola yang terintegrasi.
Menurutnya, sebelum dikelola FELDA, banyak petani di Sabah dan Sarawak mengusahakan lahan dalam skala kecil secara mandiri. Pola tersebut menyebabkan biaya produksi tinggi, mulai dari pembelian pupuk, penggunaan alat dan mesin pertanian, hingga pemasaran hasil panen.
Namun setelah lahan dikelola secara bersama dalam satu sistem yang terintegrasi, efisiensi meningkat secara signifikan dan pendapatan petani mampu meningkat hingga beberapa kali lipat.
“Yang ingin kita ambil bukan menyalin sistemnya secara utuh, tetapi belajar dari prinsip keberhasilannya, yaitu bagaimana petani memperoleh skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama,” jelasnya.
Gubernur Miq Iqbal mencontohkan bentang sawah di Kabupaten Lombok Tengah yang secara fisik tampak menyatu, tetapi sebenarnya dimiliki oleh ratusan petani dengan luasan yang berbeda-beda.
Menurutnya, apabila lahan-lahan tersebut dikelola secara kolektif melalui Koperasi Multi Pihak atau badan usaha yang profesional, biaya produksi dapat ditekan secara signifikan karena penggunaan alat mesin pertanian, benih, pupuk, hingga sistem pemasaran dilakukan secara bersama.
“Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang sangat luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Menurut Gubernur, melalui pendekatan tersebut petani tidak hanya memperoleh manfaat dari hasil budidaya, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usaha lain yang memberikan nilai tambah, seperti pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga aktivitas hilirisasi.
Karena itu, ia mengajak HKTI NTB bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mulai merumuskan model pembangunan pertanian yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada Willgo Zainar yang kembali terpilih sebagai Ketua HKTI Provinsi NTB. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong transformasi sektor pertanian, penguatan kelembagaan petani, percepatan hilirisasi komoditas pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani di seluruh wilayah NTB.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, transformasi pertanian bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi membangun sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing. Melalui konsolidasi lahan, penguatan koperasi multipihak, hilirisasi hasil pertanian, serta kolaborasi antara pemerintah, HKTI, dunia usaha, dan lembaga keuangan, NTB menargetkan lahirnya ekosistem pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong Nilai Tukar Petani terus mendekati angka 150 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani dan semakin kokohnya fondasi ekonomi daerah menuju NTB Makmur Mendunia.*
Discussion about this post