Mataram halolombok – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono meminta semua pengurus solid dan tetap menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap menjadi lumbung suara partai berlambang Kakbah.
Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten kota se-NTB secara serentak di Mataram, Sabtu (4/7).
Pelantikan itu sebagai momentum konsolidasi partai di NTB setelah seluruh proses musyawarah wilayah (Muswil) dan musyawarah cabang (Muscab) tuntas dilaksanakan.
” Provinsi NTB adalah salah satu daerah jadi lumbung suara PPP,” kayanya seraya meminta kepada semua kader PPP di NTB, tetap menjaga dan mempertahankan soliditas internal.
Dikatakan suara dan kursi yang diperoleh PPP baik ditingkat provinsi dan kabupaten kota, minimal bisa dipertahankan bahkan harus ditingkatkan pada pemilu mendatang.
Bagaimanapun, kata dia, provinsi NTB menjadi salah satu daerah lumbung suara PPP.
Parpol berlambang kakbah itu ditingkat provinsi raihan tiga besar dan menempatkan kader di unsur pimpinan DPRD NTB.
” Prestasi ini harus bisa ditingkat oleh PPP di NTB, minimal dipertahankan,” ucap Dewan Penasehat Presiden tersebut.
Untuk Pemilu 2029, Mardiono menargetkan PPP secara nasional harus bisa kembali duduk di Senayan.
Oleh karena itu, semua kader PPP di daerah terutama khususnya di NTB untuk bekerja keras dan bahu membahu menyakinkan masyarakat pemilih untuk memilih PPP pada pemilu 2029.
” Target kita secara nasional, kader PPP harus kembali masuk senayan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP NTB Muzihir mengataka pelantikan serentak DPW dan DPC kabupaten kota merupakan sejarah baru bagi PPP di NTB.
“Ini sejarah bagi PPP NTB. Selama empat periode saya di PPP, baru pertama kali dilakukan pelantikan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik bagi kebangkitan PPP di NTB,” ungkap wakil ketua DPRD NTB.
Dia menegaskan bahwa kepengurusan baru akan fokus memperkuat konsolidasi hingga tingkat akar rumput dengan target minimal satu kursi DPRD di setiap daerah pemilihan (dapil) baik ditingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.
” Minimal satu dapil bisa menyumbangkan satu kursi di DPRD,” tegasnya.
Dia juga menyinggung ada isu perpecahan di internal DPW PPP NTB. Muzihir menegaskan bahwa internal PPP di NTB tetap solid dan kompak.
Jika pun ada riak-riak kecil, itu selebihnya dilakukan sejumlah segelintir oknum. Namun itu dipastikan tidak terlalu berpengaruh terhadap solid internal PPP di NTB.
” Jika pun ada riak, itu ulah segelintir oknum tidak pengaruhnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu. Dia juga menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta baru-baru ini menguatkan keputusan Menteri Hukum RI terkait kepengurusan PPP telah memberikan kepastian hukum terhadap kepemimpinan Mardiono.
“Setelah keluarnya putusan PTUN Jakarta beberapa hari lalu, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai kepengurusan partai. Kepemimpinan Pak Mardiono sudah memiliki kepastian hukum,” tandasnya.(red)
Discussion about this post