Mataram- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama Indonesia.
Gubernur Dr HL Muhamad Iqbal dalam sambutannya mengatakan, persoalan perempuan dan anak menjadi perhatian serius karena beberapa masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini berakar dari pola asuh akibat kemiskinan.
“Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB”, ujar Gubernur di Pendopo di Mataram, Jumat (17/04/2026).
Untuk itu, komitmen perlindungan anak dan perempuan dimulai dari pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan melalui Desa Berdaya.
Dikatakan Gubernur, salah satu penyumbang kemiskinan yang termasuk pula kelompok rentan untuk perlindungan anak dan perempuan adalah perlindungan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa. Program KUR PMI ini tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan namun menyediakan skema pembiayaan untuk tabungan selama bekerja dan dapat mandiri setelah kontrak diluar negeri berakhir.
Dalam struktur birokrasi, Pemprov dengan penggabungan Dinas DP3AP2KB kedalam Dinas Sosial dan hadirnya direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB menjadi bentuk konkrit perhatian pemerintah.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa program ini merupakan gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama,” ujar Menteri Arifah.
Ruang Bersama Indonesia dirancang sebagai platform kolaborasi di tingkat akar rumput, dengan mengintegrasikan berbagai unsur seperti:
– Pendamping desa,
– Tenaga kesejahteraan sosial,
– Aparat keamanan,
– Serta organisasi masyarakat.
Program ini juga menempatkan peran strategis perempuan desa sebagai motor penggerak perubahan sosial.
“Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif,” tegas Menteri Arifah.
Dalam implementasinya, KemenPPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kolaborasi juga diperluas dengan berbagai organisasi, termasuk Seruni Kabinet, guna memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat paling bawah.
Sebagai langkah strategis lainnya, KemenPPPA terus memperkuat layanan pengaduan SAPA 129.
Layanan ini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki yang kini juga menunjukkan peningkatan signifikan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses,” ujar Menteri.
Menteri Arifah juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu perempuan dan anak, termasuk keberhasilan menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, berbagai upaya perlindungan pekerja migran dan pembinaan keluarga turut menjadi perhatian strategis pemerintah daerah.
“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Inisiatif Ruang Bersama Indonesia merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi, pemerintah optimistis berbagai persoalan sosial, khususnya terkait perempuan dan anak, dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara,” tutup Menteri Arifah.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri menyerahkan penghargaan kepada beberapa institusi atas komitmennya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak seperti Kepala Kejati, Wahyudi, SH, MH, Kombes Ni Made Pujewati, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB. Rektor Unram, Prof Sukardi dan Joko Jumadi, LPA Kota Mataram. *
Discussion about this post