Mataram– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) terus mendorong integrasi data lintas pemerintah melalui Lokakarya Integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri dan Satu Data Kabupaten/Kota se-NTB yang digelar di Golden Palace Hotel Mataram, Rabu (15/4).
Kepala Dinas Kominfotik NTB hadir sekaligus membuka kegiatan dan menjadi narasumber utama dalam lokakarya tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan SKALA Jakarta, Lead SKALA NTB Lalu Anja Kusuma beserta tim, Kepala Pusdatin Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Yeni Indah Susanti bersama tim teknis, Dinas Kominfotik Kabupaten/Kota se-NTB, Tim Data Bappeda NTB, serta pengelola data SPM perangkat daerah Provinsi NTB.
Kepala Dinas Kominfotik NTB menegaskan bahwa penguatan Satu Data merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.
“Ini bukan hanya soal sistem, tetapi bagaimana kita membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki fondasi kebijakan yang kuat melalui Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data, yang diperkuat dengan pembentukan forum data, penetapan daftar data daerah, penyusunan buku metadata, serta rencana aksi hingga tahun 2029.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa penyelenggaraan NTB Satu Data dilakukan melalui empat tahapan utama, yakni perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data.
“Tanpa perencanaan yang baik, data tidak akan relevan. Tanpa validasi, data tidak dapat dipercaya. Dan tanpa diseminasi, data tidak akan bermanfaat,” tegasnya.
Saat ini, NTB telah memiliki 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah, mencakup berbagai indikator pembangunan, termasuk RPJMD, SPM, dan prioritas nasional.
Namun demikian, ia menekankan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan data tersebut konsisten, terstandar, terintegrasi, serta benar-benar dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Tanpa komitmen kabupaten/kota, maka Satu Data hanya akan menjadi sistem, bukan gerakan,” ujarnya.
Sementara itu, Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa fokus utama lokakarya ini adalah mendorong integrasi menyeluruh sistem data antar level pemerintahan.
“Hajat dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan portal data kabupaten/kota dengan Portal NTB Satu Data, dan selanjutnya diintegrasikan dengan Portal PELITA Kemendagri,” jelasnya.
Menurutnya, integrasi tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi data sekaligus mendukung penyusunan kebijakan oleh pimpinan daerah.
“Integrasi diperlukan agar data yang tersedia benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika data dari kabupaten/kota telah terhubung dengan provinsi, maka proses pemanfaatan data akan menjadi lebih cepat dan efektif.
“Ketika data sudah terhubung, maka pemanfaatannya akan jauh lebih cepat untuk mendukung kebutuhan pembangunan,” tambahnya.
Ia juga berharap kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata.
“Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat, serta menjadi bagian dari kontribusi kita bagi pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
Discussion about this post