• Home
  • About
  • redaksi
  • Contact
Senin, April 6, 2026
  • Login
www.halolombok.com
Advertisement
  • Home
  • Daerah
    • Mataram
    • Lombok Timur
    • Lombok Barat
    • Lombok Tengah
    • Lombok Utara
    • Sumbawa
    • Bima
    • Dompu
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Pendidikan
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
    • Mataram
    • Lombok Timur
    • Lombok Barat
    • Lombok Tengah
    • Lombok Utara
    • Sumbawa
    • Bima
    • Dompu
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Olahraga
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Pendidikan
No Result
View All Result
www.halolombok.com
No Result
View All Result
Home Daerah Mataram

Kebijakan WFH, Dewan Tekankan Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu

sergapye@gmail.com by sergapye@gmail.com
April 6, 2026
in Mataram
0
Kebijakan WFH, Dewan Tekankan Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Mataram halolombok – Pemerintah pusat sudah memutuskan akan melaksanakan kebijakan Work Form Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi di kementerian dan pemerintah daerah. WFH dilaksanakan sekali dalam sepekan yakni hari jumat.

Kebijakan WFH itu sebagai upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai dampak dari perang di Timur Tengah.

Terkait hal tersebut, Ketua komisi I Bidang Pemerintahan dan Politik DPRD Provinsi NTB Muhammad Akri Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diminta tidak menerapkan kebijakan WFH secara merata ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sebaiknya menurutnya, harus ada kriteria yang diberikan.

” Kalau OPD yang tugas utamanya dalam bidang pelayanan jangan WFH,” kata politisi PPP.

Menurutnya, OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan memerlukan interaksi tatap muka tidak bisa diberlakukan WFH.

Dia mencontohkan seperti rumah sakit, pendidikan hingga bidang pelayanan pajak daerah harus tetap bekerja seperti biasa.

“Pelayanan vital seperti pendidikan dan yang melayani emergency seperti rumah sakit tetap harus jalan,” ucapnya.

Dia berpandangan, dengan kebijakan WFH satu kali dalam sepekan dikeluarkan oleh Pemerintah pusat, sebaiknya Pemprov terlebih dahulu melakukan uji coba di beberapa OPD.

Jangan sampai WFH itu langsung djberlakukan serentak. Ini penting sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat terkait efektivitas kebijakan itu.

“Sebaiknya uji coba dulu agar masyarakat yang minta pelayanan tidak kaget,” imbuhnya.

Dia juga menambahkan, Pedoman pelaksanaan WFH juga harus diatur secara teknis.

Pemprov NTB harus menyiapkan prosedur operasional standar (SOP), termasuk menentukan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara jarak jauh dari rumah.

“Instansi perlu melakukan persiapan dulu. Misalnya SOP tentang pekerjaan apa yang bisa di-WFH-kan. Supaya jelas prosedur pelaksanaannya,” tandasnya.

Akri juga mengingatkan bahwa
tujuan WFH adalah untuk menghemat penggunaan energi BBM. Bukan untuk memperpanjang waktu libur.

Sebab itu, Meski dilaksanakan WFH pada hari jumat sekali dalam sepekan, harus bisa tetap dipastikan apa dikerjakan ASN dari rumah.*

Previous Post

Nyangkar Carik: Menata Ulang Ruang, Menguatkan Kembali Adat Bayan

Next Post

Deviden Setor PT BPR ke Pemprov Tren Meningkat

Related Posts

Deviden Setor PT BPR ke Pemprov Tren Meningkat
Mataram

Deviden Setor PT BPR ke Pemprov Tren Meningkat

April 6, 2026
Milad PT Al Mujahadah Hijir Ismail, Dua Orang Dapat Doorprize Umrah Gratis
Mataram

Milad PT Al Mujahadah Hijir Ismail, Dua Orang Dapat Doorprize Umrah Gratis

April 5, 2026
BUMD Harus Jadi Tulang Punggung Kemandirian Fiskal Daerah
Mataram

BUMD Harus Jadi Tulang Punggung Kemandirian Fiskal Daerah

April 4, 2026
Awal Tahun 2026 Periode Krusial Pemprov  NTB Tangani Pasca Banjir,  Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat
Mataram

Awal Tahun 2026 Periode Krusial Pemprov NTB Tangani Pasca Banjir, Andalkan Dana BTT dan Tim Reaksi Cepat

April 3, 2026
Dampak Perang Iran, ASN di NTB Mulai Terapkan WFH, Tekan Pemborosan BBM untuk Perkuat Kerja
Mataram

Dampak Perang Iran, ASN di NTB Mulai Terapkan WFH, Tekan Pemborosan BBM untuk Perkuat Kerja

April 2, 2026
Seleksi Penerimaan Polri 2026 Siap Digelar, Kapolda NTB Sampaikan Pentingnya Fakta Integritas Panitia,
Mataram

Seleksi Penerimaan Polri 2026 Siap Digelar, Kapolda NTB Sampaikan Pentingnya Fakta Integritas Panitia,

April 1, 2026
Next Post
Deviden Setor PT BPR ke Pemprov Tren Meningkat

Deviden Setor PT BPR ke Pemprov Tren Meningkat

Discussion about this post

Browse by Category

  • Apps
  • Bima
  • Business
  • Daerah
  • Dompu
  • Entertainment
  • Fashion
  • Food
  • Gadget
  • Headline
  • Health
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Lifestyle
  • Lombok Barat
  • Lombok Tengah
  • Lombok Timur
  • Lombok Utara
  • Mataram
  • Mobile
  • Movie
  • Music
  • Nasional
  • News
  • Olahraga
  • Opini
  • Pendidikan
  • Politik
  • Review
  • Science
  • Sports
  • Startup
  • Sumbawa
  • Tech
  • Travel
  • Uncategorized
  • World
  • About
  • Redaksi
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2024 www.halolombok.com - copyright

No Result
View All Result

© 2024 www.halolombok.com - copyright

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In