Mataram – Komisi III DPRD Provinsi NTB mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah.
Hal itu dikemukakan Anggota Komisi III DPRD NTB, Akhdiansyah ketika menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah BUMD yang menjadi mitra komisi III, di kantor PT Bank NTB Syariah, kemarin.
” BUMD harus bisa berkontribusi maksimal bagi kemandirian fiskal daerah,” kata politisi PKB tersebut.
Dia menegaskan bahwa BUMD harus mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Sebab itu, kedepan perlu diversifikasi jenis bisnis atau penekanan pada core business dengan strategi pengembangan tata kelola yang lebih baik.
” Fokus pembahasan adalah evaluasi kinerja BUMD terhadap PAD tahun 2025 serta proyeksi 2026,” ucapnya.
Dalam forum RDP itu terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi NTB masih berada di kisaran 3 persen, sementara PAD mengalami penurunan hingga sekitar Rp300 miliar pada 2025.
Kondisi ini dinilai menjadi sinyal perlunya langkah strategis dan terukur dalam pengelolaan BUMD.
Sehingga perlu dilakukan rekonsolidasi, restrukturisasi, dan refocusing pada core business masing-masing BUMD.
” Bahkan, penting untuk menyusun roadmap yang jelas agar BUMD menjadi kontributor unggulan bagi kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Dia menyarankan penguatan peran BUMD tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
Hal itu jika dilakukan secara konsisten, maka BUMD akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD dan stabilitas ekonomi NTB.
Lebih jauh, dia mengaitkan upaya itu dengan visi besar pembangunan daerah yang selalu digaungkan oleh Gubernur NTB, Muhammad Iqbal. Yakni, NTB bebas dari kemiskinan ekstrem, menjadi sentra pangan nasional, dan destinasi pariwisata mendunia.
” Dan itu bisa terwujud jika fondasi ekonominya kuat, salah satunya melalui optimalisasi peran BUMD,” lugasnya.*
Discussion about this post