Mataram halolombok– Kompetisi perebutan ketua PWI NTB periode 2025-2030 pada Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) makin panas.
Kali ini, bukan soal persaingan antar kandidat, melainkan peringatan keras dari dua pakar komunikasi kampus negeri terbesar di NTB soal potensi konflik kepentingan jika ketua PWI merangkap jabatan publik.
Adalah Prof Dr H Kadri MSi, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram, yang angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa pimpinan organisasi profesi jurnalis seperti PWI seharusnya steril dari jabatan publik. Pasalnya, posisi tersebut rawan menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam konteks relasi antara media dan pemerintah.
“Ketua PWI sebaiknya tidak menjabat di posisi publik mana pun. Ini prinsip etika yang penting. Apalagi pemerintah daerah seringkali menjadi objek pemberitaan media,” ujar Prof Kadri, Kamis (31/7/2025), saat dimintai pandangannya terkait pelaksanaan Konferprov PWI NTB yang dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Agustus 2025.
Menurut dia, rangkap jabatan berpotensi mencederai independensi jurnalis dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap organisasi profesi wartawan.
Ia pun meminta agar semua pihak di internal PWI NTB menjadikan momen Konferprov sebagai titik tolak memperkuat profesionalisme dan integritas.
“Jangan sampai lembaga sebesar PWI kehilangan wibawanya hanya karena ketuanya sulit menjaga jarak dari kekuasaan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Dr Agus Purbathin Hadi, akademisi sekaligus pakar komunikasi Universitas Mataram (UNRAM), menyoroti pentingnya netralitas dalam tubuh PWI. Ia menekankan bahwa figur ketua yang bebas dari jabatan publik adalah syarat mutlak untuk menjaga independensi lembaga.
“Isu netralitas bukan hanya soal persepsi, tetapi soal kredibilitas jurnalisme itu sendiri. Ketua PWI harus steril dari jabatan publik agar tidak menimbulkan kecurigaan, apalagi dalam situasi sosial-politik yang sensitif,” tegasnya.
Dr Agus menyampaikan pandangan ini menyusul mencuatnya isu bahwa salah satu kandidat Ketua PWI NTB aktif menjabat sebagai pejabat publik di pemerintahan daerah. Ia menilai bahwa langkah tegas harus diambil sebelum pemilihan berlangsung.
“Idealnya, calon ketua yang menduduki jabatan publik sebaiknya mengundurkan diri atau minimal mengajukan cuti panjang yang bersifat nonaktif dari jabatannya,” ungkapnya. “Kalau pun tidak, maka harus ada pakta integritas yang jelas dan terbuka kepada publik tentang semua potensi konflik kepentingan yang ada.”
Lebih lanjut, Dr Agus mengusulkan agar PWI NTB membangun mekanisme pengawasan internal yang ketat terhadap potensi penyalahgunaan jabatan, termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program kerja.
“Ini bukan soal personal, tapi soal menjaga kredibilitas organisasi yang menaungi ratusan jurnalis di daerah ini. Sekali citra PWI rusak karena konflik kepentingan, akan sulit membangunnya kembali,” tandasnya.
*Konteks Memanas Jelang Konferprov*
Konferprov PWI NTB 2025 kali ini diprediksi menjadi salah satu yang paling dinamis dan penuh sorotan dalam sejarah organisasi ini di wilayah NTB.
Selain karena ada wajah baru yang turut mencalonkan diri, sejumlah isu strategis seputar masa depan pers di NTB dan relasi dengan pemerintah daerah turut menjadi perbincangan hangat.
Isu kandidat yang aktif sebagai pejabat publik pun menjadi bahan diskusi di kalangan wartawan senior.
Beberapa di antaranya bahkan secara terbuka menyatakan keberatannya jika PWI dipimpin oleh sosok yang beririsan langsung dengan kekuasaan eksekutif.
“Bagaimana kita bisa kritis kepada pemerintah, kalau Ketua kita sendiri bagian dari sistem pemerintah?” kata salah seorang jurnalis senior NTB yang enggan disebutkan namanya.
*Tuntutan Etika dan Profesionalisme*
Pandangan dua pakar komunikasi ini bukan tanpa dasar.
Dalam sejumlah kode etik jurnalis dan organisasi profesi seperti PWI, prinsip independensi dan bebas dari kepentingan politik atau jabatan publik selalu menjadi pilar utama.
Tujuannya sederhana, agar jurnalisme tetap menjadi pengawal demokrasi yang bisa dipercaya publik.
Dinamika ini juga mencerminkan keresahan sebagian kalangan terhadap pergeseran nilai dalam organisasi profesi yang mestinya menjadi benteng kebebasan pers dan penegakan etika jurnalistik.
Kini, semua mata tertuju pada agenda Konferprov PWI NTB yang akan digelar di awal Agustus mendatang. Akankah seruan dua pakar komunikasi ini diindahkan? Ataukah publik akan kembali menyaksikan kompromi antara idealisme profesi dan kepentingan jabatan?
Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti: peringatan dari para akademisi ini telah menempatkan standar baru dalam kontestasi kepemimpinan di tubuh organisasi wartawan terbesar di NTB ini.*
