Selong (halolombok)–-Curiga penggunaan halaman kantor Bupati Lombok Timur tempat debat perdana calon bupati dan wakil bupati, belasan mahasiswa di daerah ini menggeruduk kantor Kejaksaan.
Mahasiswa mempersoalkan penggunaan anggaran KPU terkait debat karena nomenklatur penggunaannya sudah jelas. Aliansi mahasiswa kawal Pilkada transparansi menilai janggal, anggaran debat ada tapi KPU justru memilih tempat gratisan.
Mahasiswa dan Pemuda Kawal Pilkada yang tidak terima ulah KPU Lotim kemudian Lotim unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Lotim, Senin (4|11)
Aliansi mahasiswa menyoroti anggaran KPU Lotim yang cukup fantastis sebesar Rp. 41 M lebih Namun mereka disayangkan KPU Lotim mencari lokasi debat kandidat paslon yang gratis. Ironisnya lagi Dengan lokasinya di kantor bupati Lotim adalah pusat pemerintahan tempat berkantor nya para ASN.
“KPU dapat anggaran besar menggunakan halaman kantor Bupati tempat lokasi debat padahal sudah ada uang sewa lokasi debat dengan nomenklatur yang jelas,” ujar Amrullah dalam orasinya.
Orator unjuk menilai debat di kantor Bupati Lotim dianggap melanggar netralitas dengan mencampur adukan kegiatan politik dengan fasilitas negara.
Kepada aparat penegak hukum mengawasi pengunjuk rasa meminta mengusut anggaran Pilkada. Bila ditemukan terjadinya penyimpangan anggaran, aparat hukum tidak segan segan menyeret oknum pelaku nya.
“Aparat hukum kami minta mengawasi penggunaan dana pilkada dan mengusut kalau ada terjadi penyimpanan didalamnya,” ujarnya
Aksi mahasiswa itu mendapatkan pengawalan ektra ketat karena kepolisian menerjunkan watercanon yang disiagakan di halaman Kejaksaan Negeri Lotim.
Kasi Datun, Ananta Rizal bersama dengan Kasi Pidana Khusus, IB Putu Swadharma D saat menerima audensi dengan mahasiswa berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat.
Kalau memiliki data mahasiswa dipersilahkan untuk melaporkan. ” Kalau ada datanya kami tindaklanjuti sesuai aturan” sebutnya.
Aksi mahasiswa tersebut bubar setelah mereka mendapatkan penjelasan dari pihak kejaksaan. Kendati demikian, ada beberapa mahasiswa yang mengaku kurang puas disulapnya halaman kantor bupati sebagai lokasi debat calon.(hl)
